Kemenkumham Jateng Teken MoU dengan Pengadilan Tinggi Semarang

SURAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membangun sinergitas dan kerjasama yang lebih nyata dengan Pengadilan Tinggi Semarang, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kerjasama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Charis Mardiyanto, di Lorin Solo Hotel, Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Habiburokhman Dukung Polri Maksimalisasi ‘Restorative Justice’

Menurut Kakanwil, kolaborasi ini sangat penting, mengingat banyak tugas dan fungsi BHP yang  beririsan dengan tugas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.

Baca juga: Kunjungi Lapas Terbuka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Berikan Nasihat Saat Lakukan Wawancara Penelitian Kemasyarakatan

Dalam sambutannya pada acara itu, Tejo mengungkapkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP, Unit Pelaksana Teknis ini memiliki 8 tugas dan fungsi, diantaranya pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengurusan dan penyelesaian masalah pengampuan, pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus.

Ditambah, pendaftaran wasiat umum dan pembukaan surat wasiat rahasia atau tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, penatausahaan uang pihak ketiga dan selaku kurator dalam kepailitan.

Baca juga: Kasubsi Registrasi Mewakili Lapsuska Dalam Giat Rapat Penerapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT)

"Bahwa dari 8 tugas dan fungsi tersebut yang dilaksanakan oleh BHP Semarang, terdapat 4 tugas yang bersumber dari Pengadilan yaitu penetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian, pengampunan dan ketidakhadiran serta Putusan Pengadilan Niaga tentang kepailitan, " kata Tejo.

"Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang erat antara BHP Semarang dengan Pengadilan Negeri atau Niaga, untuk memberikan pelayanan terbaik, perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga amanat Peraturan Perundang-undangan dapat ditegakkan, " tambahnya.

Baca juga: Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat

Sebenarnya kerjasama dengan pihak peradilan bukan kali ini saja. Kakanwil menjelaskan, Kemenkumham Jateng telah melakukan penandatanganan dengan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi  Yogyakarta dalam hal penyampaian salinan penetapan yang terkait dengan pelaksanaan tugas BHP di Tahun 2019.

"Dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022, BHP Semarang melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah juga telah melaksanakan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, " papar Tejo.

Baca juga: Antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kembangkuning Nusakambangan dalam Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan

"Kerjasama yang baik ini merupakan wujud dari sinergi antar lembaga (Whole of Government), dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap dua instansi baik Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM terkhusus Balai Harta Peninggalan Semarang dapat terwujud dan menjadikan kita sebagai instansi yang akuntabel, " tuturnya. 

Diketahui, Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani kali ini berbicara tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri atau Niaga se-Provinsi Jawa Tengah kepada BHP Semarang Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala UPT se Eks Karesidenan Surakarta, Perwakilan Pengadilan Negeri Semarang dan Surakarta.

(N.Son/***)